By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Kesehatan memastikan proses rujukan medis bagi Haura, balita penderita Penyakit Jantung Bawaan Sianotik, berjalan lancar tanpa membebani ekonomi keluarga.
Haura, yang menjalani perawatan rutin di RSUD Ulin Banjarmasin sejak Oktober 2024 menggunakan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Banjar, kini memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih komprehensif di Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar H. Noripansyah, melalui Kabid Pelayanan Kesehatan M. Habibie, mengungkapkan bahwa proses rujukan sempat terkendala kekhawatiran keluarga terkait biaya operasional selama masa pendampingan di luar daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinkes Banjar bersama Kepala Puskesmas Kertak Hanyar dan tim medis langsung melakukan pemeriksaan ulang ke kediaman Haura. Tim menemukan sejumlah gejala klinis seperti denyut jantung cepat, sesak disertai batuk, hingga clubbing finger yang memerlukan evaluasi serta penanganan medis lanjutan dengan segera.
Selain penanganan medis, Dinkes Banjar mengedukasi pihak keluarga mengenai pentingnya rujukan sekaligus memastikan seluruh kebutuhan pendamping selama di Jakarta difasilitasi oleh pemerintah daerah.
“Penjelasan ini memberikan kepastian, sehingga orang tua Haura yang sebelumnya ragu akhirnya menyatakan kesediaan menjalani proses rujukan,” ujar Habibie.
Terkait biaya operasional dan pendampingan, Kepala DinsosP3AP2KB Kabupaten Banjar, Hj. Erny Wahdini, menyatakan telah berkoordinasi dengan Camat Kertak Hanyar. Biaya pendampingan tersebut diakomodasi melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melengkapi administrasi di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Mall Pelayanan Publik Gambut.
“Insya Allah akan segera diproses,” kata Erny.
M. Habibie menegaskan bahwa langkah kolaboratif lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemkab Banjar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
“Persoalan kesehatan tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga menyangkut kemampuan keluarga selama proses pengobatan. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan DinsosP3AP2KB sangat penting agar penanganan berjalan secara menyeluruh,” pungkasnya.
Comments