By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) pastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan Pemprov Kalsel, meskipun pemerintah pusat memberikan opsi tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin usai Rapat Koordinasi Pemprov Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru pada Senin (6/4/2026).
Muhidin menegaskan kondisi di Kalsel saat ini dinilai masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan pegawai, terutama jika tidak diiringi dengan pengawasan yang optimal.
Muhidin mengkhawatirkan sistem tersebut justru dimanfaatkan secara tidak maksimal dan berdampak pada kinerja.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, Muhidin juga menyoroti potensi meningkatnya aktivitas di luar daerah jika WFH diterapkan, yang berisiko mengganggu efektivitas kerja pegawai.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan kebijakan ini juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan berjalan, karena itu ia menilai pelaksanaan kerja secara langsung di kantor tetap menjadi pilihan terbaik saat ini.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan yang terencana, salah satunya dengan mengisi waktu kerja melalui pelatihan dan kegiatan koordinatif.
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya. (Sumber : MC Kalsel)
Comments