AdvertorialKota BanjarbaruPemerintah

Pemko Banjarbaru Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Tekankan Keseriusan SKPD Penuhi Indikator MCSP 2026

0

BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terus diperkuat Pemerintah Kota Banjarbaru. Salah satunya melalui evaluasi pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP yang digelar Inspektorat Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

Rakor dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, dan diikuti perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agenda ini tidak hanya membahas kelengkapan dokumen, tetapi juga mengevaluasi perkembangan pengisian indikator serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.

Dalam arahannya, Sirajoni menegaskan bahwa perubahan sistem dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi MCSP harus diikuti peningkatan keseriusan seluruh jajaran birokrasi. Transformasi tersebut tidak boleh sebatas perubahan mekanisme pelaporan, tetapi harus menghasilkan penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi secara konkret.

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah. Karena itu, tidak boleh ada SKPD yang menganggap pemenuhan indikator MCSP hanya sebagai tugas administratif atau tanggung jawab Inspektorat semata.

Sirajoni bahkan meminta agar setiap kendala, termasuk ketidakresponsifan perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data, segera disampaikan kepadanya.

“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan. Boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegasnya.

Lebih jauh, Sirajoni menggarisbawahi tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan pelaksanaan MCSP 2026.

Pertama, memperkuat komitmen dan ketepatan waktu. Setiap indikator maupun rencana aksi harus dipenuhi dengan data yang akurat, substansial, serta diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Kedua, mengoptimalkan pengawasan internal. Proses verifikasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah pengampu indikator harus dilakukan secara terarah. Dengan demikian, berbagai kendala teknis maupun administratif dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Ketiga, memastikan implementasi nyata di lapangan. MCSP tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Jadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” ujarnya.

Menutup arahannya, Sirajoni meminta seluruh SKPD memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data yang disampaikan. Ia berharap koordinasi dan evaluasi tersebut mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Banjarbaru sekaligus mendorong peningkatan capaian integritas daerah pada 2026.

Melalui langkah ini, Pemko Banjarbaru menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar mengejar pemenuhan indikator penilaian, melainkan membangun sistem birokrasi yang akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

More in Advertorial