By 
KALSEL, REPORTASE9.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Tanggapan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (16/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Ariadi mengapresiasi berbagai pandangan, catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan anggaran sebelum memasuki pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbedaan antara pagu yang tercantum dalam RPJMD maupun RKPD dengan alokasi pada RAPBD 2027. Pemprov Kalsel menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Karena itu, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi sekaligus menyusun strategi penentuan program prioritas melalui pembahasan bersama DPRD.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalsel berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya dengan memperluas basis pajak dan mendorong digitalisasi sistem pendapatan.
Pengawasan juga akan diperkuat melalui integrasi data distribusi bahan bakar minyak guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Sementara dari sisi belanja, alokasi belanja modal diarahkan antara lain untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Pemerintah juga akan memperhatikan sejumlah masukan DPRD terkait pengendalian banjir, penyediaan air minum, sanitasi serta peningkatan fasilitas pelayanan publik, termasuk sekolah dan puskesmas.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Pemprov Kalsel memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan dan perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup.
Dalam RAPBD 2027, mandatory spending untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar 21,02 persen. Sementara anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,39 persen dan belanja pegawai sebesar 29,11 persen.
Pemprov Kalsel menyatakan komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan anggaran akan kami ukur dari dampak nyata terhadap kualitas layanan dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Ariadi saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah akan mendorong pengalokasian anggaran yang lebih berkualitas dengan sasaran yang terukur.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain penurunan angka putus sekolah, peningkatan kompetensi guru, penguatan penyerapan lulusan SMA, penanganan stunting serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
Target-target tersebut nantinya akan dijabarkan melalui rencana kerja masing-masing perangkat daerah.
Pemprov Kalsel juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Setiap program diarahkan agar selaras dengan tema RKPD 2027, yakni penguatan sumber daya manusia dan investasi pada sektor unggulan yang didukung infrastruktur berkualitas.
Untuk sisi pembiayaan, pemerintah menjelaskan defisit RAPBD 2027 akan ditutup melalui pembiayaan neto. Dengan skema tersebut, SiLPA Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil.
Pemerintah juga akan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan lebih optimal sejak awal tahun.
Pemprov Kalsel berharap seluruh pandangan dan masukan DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2027. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga menghasilkan APBD yang mampu mendukung pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah.
Comments