By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi Pimpinan Daerah dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (30/4/2026), ini dibuka secara resmi sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, serta diikuti seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari staf ahli wali kota, para asisten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI Kota Banjarbaru.
Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sirajoni menegaskan bahwa kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menjadi momentum penting dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah.
“Kehadiran tim dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI hari ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang terus diselaraskan dengan arahan pemerintah pusat guna menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dimulai dari langkah preventif melalui edukasi serta penguatan integritas di seluruh lini birokrasi.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, namun harus dimulai dari akar pencegahan, yaitu edukasi dan penguatan integritas,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sirajoni menyampaikan tiga poin utama kepada seluruh peserta. Pertama, pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten dalam pelaksanaan tugas.
Kedua, memperkuat peran pimpinan sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan KPK RI melalui berbagai forum untuk menjaga dan memperkuat indeks integritas daerah.
Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Nurtjahyadi, yang memberikan pemaparan terkait nilai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta identifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemkot Banjarbaru menilai penguatan integritas sebagai budaya kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya demi pelayanan publik yang optimal.
Comments