By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID — DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Aula Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan, catatan, serta sejumlah saran terhadap rancangan APBD 2027.
Secara umum, pandangan fraksi menekankan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan dan rekomendasi yang diberikan.
“Atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Banjarbaru. Pandangan umum, masukan maupun saran yang telah disampaikan merupakan bukti nyata adanya sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif,” ujar Erna Lisa.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dari DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Erna mengatakan, perhatian fraksi terhadap efisiensi belanja operasi sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyusunan APBD 2027.
“Belanja operasi yang menjadi bagian terbesar dalam APBD harus dikelola secara cermat, hemat, dan sesuai ketentuan. Setiap rupiah dari anggaran yang dibelanjakan harus memberikan hasil yang jelas dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam APBD 2027, Pemkot Banjarbaru juga memfokuskan anggaran pada sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan sosial, serta pemberdayaan keluarga.
Pemerintah daerah juga berkomitmen melanjutkan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui program yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dialokasikan dalam APBD 2027, dengan turut mengoptimalkan peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di lapangan.
“Percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terintegrasi di seluruh SKPD melalui program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2027, serta melibatkan peran posyandu di lapangan,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan fraksi terkait upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Erna menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru.
Pertama, intensifikasi penerimaan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, peningkatan pengawasan, kepatuhan, pemeriksaan, hingga optimalisasi penagihan.
Kedua, ekstensifikasi PAD dengan menggali potensi wajib pajak dan objek pajak yang belum terdata secara optimal. Langkah tersebut dilakukan melalui integrasi data perizinan, usaha, bangunan, reklame, transaksi, serta data terkait lainnya.
Ketiga, percepatan penanganan piutang dan tunggakan dengan memprioritaskan tunggakan yang memiliki nilai serta potensi pembayaran terbesar.
Keempat, optimalisasi retribusi daerah melalui evaluasi potensi layanan, peningkatan kualitas pemungutan, serta pengawasan agar seluruh penerimaan daerah tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
Kelima, digitalisasi penerimaan melalui perluasan pembayaran nontunai dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, akurasi data, serta pengawasan penerimaan daerah.
Sementara itu, Pemkot Banjarbaru juga memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Erna menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak semata diarahkan pada aspek estetika kota, tetapi juga menyasar jalan lingkungan, peningkatan kualitas jembatan, serta fasilitas umum di kawasan kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat sekaligus memastikan konektivitas antarpusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru berjalan dengan baik.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui perangkat daerah terkait, anggaran penanggulangan bencana disiapkan mulai dari rehabilitasi infrastruktur yang terdampak hingga penanganan masyarakat yang terkena dampak bencana.
Program mitigasi juga mencakup pembangunan kanalisasi dan sumur bor di titik rawan kebakaran, pengadaan sarana dapur umum, mesin dan alat pemadam portabel, alat pelindung diri (APD), hingga pemberian insentif bagi personel pemadam kebakaran dan relawan yang bertugas di lapangan.
“Kita semua tentu berharap, dengan segala ikhtiar dan doa bersama, musibah karhutla yang terjadi saat ini dapat segera berlalu dan intensitas titik api segera mereda,” pungkas Erna.
Comments