By 
BANJARMASIN, REPORTASE9.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan secara aktif memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan pelaksanaan program redistribusi tanah tahun 2026.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Muhammad Rum Mapawa, memaparkan bahwa program redistribusi tanah merupakan instrumen penting pemerintah dalam menghadirkan pemerataan penguasaan serta kepemilikan lahan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, efektivitas program tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada aspek legalitas serta kepastian hak atas tanah semata, melainkan wajib diselaraskan dengan kesesuaian tata ruang serta ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Dalam pelaksanaannya, diperlukan keterlibatan berbagai sektor agar program redistribusi tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rum saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Redistribusi Tanah Tahun 2026 yang dihelat di Banjarmasin, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, jajaran Dinas PUPR mengemban fungsi strategis dalam menyukseskan program ini, khususnya melalui aspek penataan ruang, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas pendukung sesuai ranah kewenangan pemerintah daerah.
Kesesuaian peruntukan lahan juga menjadi perhatian utama agar lokasi redistribusi tanah tidak melenceng dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga potensi konflik pemanfaatan lahan di masa mendatang dapat dihindari.
“Melalui rapat koordinasi teknis ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen antarinstansi dalam mengidentifikasi potensi, kebutuhan, hingga kendala pelaksanaan redistribusi tanah di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya merajut kolaborasi yang erat antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota, pemprov, pemkab/pemkot, serta instansi terkait lainnya, terutama dalam sinkronisasi program tanah dengan rencana pembangunan infrastruktur dan arah kebijakan tata ruang.
“Dengan demikian, hasil redistribusi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pertanahan Dinas PUPR Kalsel, Muhamad Fachmi, merinci bahwa forum koordinasi teknis tersebut mengusung sejumlah agenda strategis. Di antaranya adalah meningkatkan sinkronisasi lintas instansi serta menyamakan persepsi terkait regulasi, mekanisme, dan strategi operasional redistribusi tanah sesuai koridor hukum yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini diproyeksikan untuk memetakan potensi objek dan subjek redistribusi, tingkat kesiapan wilayah, serta kebutuhan dukungan lintas sektoral—khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan prasarana penunjang.
Ia menambahkan, identifikasi secara mendalam terhadap berbagai hambatan di lapangan juga menjadi kunci guna merumuskan alternatif solusi serta langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap sinergi dan komitmen antarinstansi semakin kuat sehingga rencana tindak lanjut dapat disusun secara konkret untuk mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui komitmen penuh dan sinergi lintas sektor yang solid, Dinas PUPR Kalsel optimistis program redistribusi tanah ini mampu berjalan secara terintegrasi serta memberikan sumbangsih nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kalimantan Selatan.
Comments