By 
HSU, REPORTASE9.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU) sampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula DPRD HSU pada Senin (27/4/2026).
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD HSU, Fadilah ini dihadiri oleh Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU.
Dalam rilis pada Selasa (28/4/2026), Perwakilan DPRD HSU, Aisha Nadela menyatakan penyampaian rekomendasi itu merupakan wujud fungsi pengawasan legislatif guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor akuntabilitas.
Meski mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian LKPJ, DPRD HSU memberikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas serapan anggaran.
“DPRD menegaskan bahwa LKPJ tidak cukup hanya menampilkan capaian serapan anggaran, namun harus mampu menunjukkan hasil nyata dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” tegas Aisha.
Sektor penanganan banjir menjadi poin krusial dalam rekomendasi tersebut. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten HSU untuk segera menyusun masterplan penanggulangan banjir yang terintegrasi, mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur seperti pintu air dan rumah pompa.
Sinergi lintas daerah juga dianggap mendesak untuk dilakukan demi solusi jangka panjang.
Pada bidang tata kelola keuangan, DPRD mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pemerintah diminta melakukan digitalisasi pajak dan retribusi untuk menutup potensi kebocoran pendapatan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan reklame.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, legislatif menekankan peningkatan kesejahteraan guru honorer serta tenaga pendidik non-ASN.
Terkait layanan kesehatan, perbaikan kualitas di Puskesmas dan RSUD serta penguatan program penanganan stunting menjadi instruksi utama bagi pemerintah daerah.
Sektor ekonomi kerakyatan berbasis agrominapolitan juga tidak luput dari perhatian, di mana DPRD mendorong penguatan fondasi ekonomi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, serta optimalisasi peran BUMDes.
Selain itu, DPRD memberikan catatan khusus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar diawasi ketat dari sisi kualitas gizi dan keamanan pangan.
Validasi data kemiskinan dan peningkatan layanan administrasi kependudukan hingga ke wilayah terpencil juga menjadi bagian dari poin rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.
“DPRD berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh,” pungkas Aisha. (Sumber : infopublik.id/MC HSU)
Comments