By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Kerusakan drainase di sepanjang Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, menjadi perhatian serius anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari SE. Pasalnya, kerusakan saluran tersebut diduga berkaitan dengan berulangnya insiden kendaraan terbalik di kawasan itu.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Emi turun langsung meninjau sejumlah titik drainase bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah bagian drainase mengalami kerusakan, mulai dari retakan hingga berlubang. Kondisi ini dinilai berisiko, mengingat Jalan Trikora merupakan jalur yang kerap dilintasi kendaraan bertonase besar.
Emi menilai, infrastruktur drainase di kawasan tersebut semestinya dirancang dengan konstruksi yang kuat dan sesuai dengan karakteristik beban kendaraan yang melintas. Terlebih, tidak sedikit kendaraan berat yang berhenti maupun parkir di atas saluran drainase.
“Ini menjadi catatan kita. Jalan Trikora merupakan lintasan armada-armada besar, sehingga drainasenya harus memiliki kekuatan memadai untuk menopang kendaraan dengan beban berat,” ujarnya Sabtu (3/10/2026).
Tak ingin persoalan hanya diselesaikan melalui perbaikan sementara, Emi meminta Dinas PU melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kerusakan.
Menurutnya, perlu ada pemeriksaan terhadap kualitas konstruksi sekaligus mencocokkan hasil pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan. Apalagi, pekerjaan tersebut disebut masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Perlu dilihat kembali dokumen perencanaannya dengan kondisi pembangunan yang ada di lapangan. Apakah konstruksinya memang tidak mampu menahan beban atau ada hal lain yang perlu dievaluasi,” katanya.
Ia menegaskan, hasil identifikasi harus menjadi dasar penanganan. Jika ditemukan konstruksi yang tidak memadai, perbaikan harus dilakukan dengan penguatan atau penggantian bagian drainase menggunakan material dan struktur yang sesuai dengan beban kendaraan berat.
Selain pembenahan infrastruktur, Emi juga menyoroti aktivitas parkir kendaraan bertonase besar di atas saluran drainase. Ia meminta instansi terkait memasang rambu larangan parkir pada titik-titik yang memiliki risiko kerusakan.
Namun, menurutnya, penertiban juga harus diikuti dengan penyediaan solusi. Jika kawasan tersebut memang menjadi lokasi persinggahan armada besar, pemerintah perlu mengoordinasikan penyediaan area parkir khusus agar kendaraan tidak lagi membebani konstruksi drainase.
“Kalau ada titik yang memang rawan, perlu dipasang rambu. Tetapi kalau memang ada tempat persinggahan, tentunya harus disiapkan area parkir khusus. Ini perlu dikoordinasikan di lapangan,” tegasnya.
Adapun lokasi yang menjadi perhatian berada di sepanjang ruas drainase dari Simpang Empat Karang Jawa hingga Simpang Empat Berlina. Di sejumlah titik tersebut, kerusakan diduga dipicu oleh kendaraan bertonase besar yang berhenti atau parkir di atas saluran.
Emi mengungkapkan, persoalan ini sebelumnya juga telah disuarakan Forum RT/RW bersama tokoh masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada Dinas PU.
Karena itu, ia berharap hasil peninjauan tersebut tidak berhenti pada pendataan dan evaluasi semata. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, baik melalui pembenahan konstruksi maupun pengaturan aktivitas kendaraan berat di kawasan tersebut.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kerusakan infrastruktur yang tidak segera ditangani terus berulang dan berujung pada kecelakaan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Comments