By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulangkan peninggalan bersejarah Kerajaan Banjar dari Belanda kembali ditegaskan. Gubernur Kalsel H. Muhidin meminta penjelasan sekaligus membuka komunikasi dengan Pemerintah Belanda terkait keberadaan kepala atau tengkorak Demang Lehman yang hingga kini disebut masih tersimpan di sebuah museum di Belanda.
Muhidin berharap benda bersejarah tersebut dapat dikembalikan ke Kalimantan Selatan. Permintaan serupa juga disampaikan terhadap sejumlah artefak lain yang memiliki kaitan erat dengan sejarah Banjar.
Hal itu disampaikan Muhidin saat menerima kunjungan kerja Deputy Head of Mission atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Andriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Jalan Letjen R. Suprapto, Banjarmasin, Senin (5/10/2026) kemarin.
Menurut Muhidin, keinginan untuk membawa kembali peninggalan sejarah tersebut bukan semata kepentingan pemerintah, melainkan bagian dari aspirasi masyarakat dan para tokoh Kalsel yang telah lama disuarakan.
Demang Lehman dikenal sebagai salah satu panglima perang Kerajaan Banjar. Ia ditangkap dan dihukum gantung pada 27 Februari 1864. Bagian kepalanya kemudian dibawa ke Belanda oleh Van den Bossche pada 1867.
Selain peninggalan Demang Lehman, Muhidin juga meminta agar keberadaan intan milik Sultan Adam menjadi perhatian. Intan tersebut disebut diambil oleh Belanda dan telah tersimpan di Rijksmuseum Amsterdam sejak 1875.
Menanggapi permintaan tersebut, Andriaan Palm mempersilakan Pemprov Kalsel menyampaikan permohonan secara resmi kepada Kedutaan Besar Belanda, termasuk melalui surat elektronik.
Ia juga menyarankan agar permintaan tersebut disampaikan melalui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam waktu dekat.
Respons tersebut langsung ditindaklanjuti Muhidin. Gubernur meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel menyiapkan surat resmi agar permohonan pengembalian benda-benda bersejarah tersebut dapat segera diproses.
Pertemuan tersebut turut membahas peluang kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Pihak Kedutaan Besar Belanda menyatakan kesediaannya membantu apabila Pemprov Kalsel membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
Muhidin menyambut positif tawaran tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa karakter karhutla di Kalsel memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar terjadi di kawasan lahan gambut.
Menurutnya, pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus dan tidak mudah dikendalikan. Persoalan juga menjadi lebih kompleks karena sebagian kawasan yang terdampak merupakan lahan milik masyarakat, baik untuk pertanian maupun perkebunan.
Selain persoalan sejarah dan lingkungan, pertemuan itu juga membuka peluang kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya air.
Muhidin menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam pengelolaan Waduk Riam Kiwa setelah proyek pembangunan waduk tersebut rampung.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini fokus membiayai pembangunan waduk. Sementara aspek pemanfaatan dan pengelolaan air setelah waduk beroperasi dinilai dapat menjadi ruang kerja sama dengan pihak lain, termasuk Pemerintah Belanda.
Pertemuan Gubernur Kalsel dengan delegasi Kedutaan Besar Belanda tersebut turut dihadiri Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Sekdaprov Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Nasrullah, serta anggota Tim Ahli Gubernur (TAG) Nurul Fajar Desira.
Comments