KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan semangat memajukan pendidikan di Banua.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, M. Syarifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hardiknas di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru pada Senin (4/5/2026).
Syarifuddin menegaskan arah pembangunan pendidikan ke depan harus berfokus pada dampak nyata bagi peserta didik dan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.
Ia menyebutkan sejumlah prioritas utama pemerintah, di antaranya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap jenjang, serta memperkuat peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen pembelajaran dan peradaban.
“Pemerintah Provinsi Kalsel juga berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh,” tegasnya.
Syarifuddin menambahkan Pemprov Kalsel menaruh perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kuat, dan tangguh sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, makmur, dan bermartabat.
“Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tiga fondasi utama dalam dunia pendidikan, yakni mindset yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel melalui Sekda juga menyerahkan penghargaan kepada siswa dan guru berprestasi di tingkat nasional sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian di bidang pendidikan.
Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel juga menyerahkan Dana Hibah Bantuan Kependidikan (Bapintar) sebesar Rp500 juta kepada 13 pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya merealisasikan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dalam pemerataan pendidikan, khususnya melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Ia menyebut penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sebagai komitmen dalam memastikan seluruh anak di Banua memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Sesuai dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, kita akan memaksimalkan program Paket A, Paket B, dan Paket C,” ujarnya.
Abdul Rahim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mengingat kewenangan pelaksanaan Paket A dan Paket B berada di tingkat kabupaten/kota, koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Selain itu, Abdul Rahim memaparkan skema pendistribusian bantuan yang difokuskan pada penyediaan perlengkapan sekolah, dengan rincian alokasi 60 persen untuk kebutuhan utama siswa, 30 persen untuk kebutuhan pendukung, dan 10 persen sebagai cadangan atau kebutuhan tambahan.
“Melalui langkah ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak di Kalimantan Selatan yang terhambat akses pendidikan akibat kendala biaya maupun administratif, sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dapat terus meningkat,” pungkasnya. (Sumber : MC Kalsel)











Comments