By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendorong penguatan dukungan pemerintah pusat untuk menjawab sejumlah tantangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur H. Muhidin, memaparkan capaian sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pemerataan layanan kesehatan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari sisi fasilitas kesehatan, Kalimantan Selatan saat ini memiliki 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, serta 4.040 posyandu yang didukung tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi modal penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel juga telah mencapai 98 persen. Atas capaian tersebut, daerah ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Dari keseluruhan kepesertaan, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
Meski demikian, tingginya cakupan kepesertaan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan. Syarifuddin menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan sejak dini.
Tidak sedikit warga yang baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit sudah berada pada tahap yang lebih serius. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi kesehatan dan penguatan upaya pencegahan penyakit di tengah masyarakat.
Selain pelayanan kesehatan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian Pemprov Kalsel. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauan pelayanannya dinilai masih perlu diperluas, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Pemerintah daerah berharap pelaksanaan program tersebut dapat semakin merata sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Tantangan lainnya datang dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Meskipun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menunjukkan penurunan, kondisi cuaca panas dan potensi paparan asap tetap memerlukan kewaspadaan. Upaya pencegahan dan penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat pun perlu terus diperkuat.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov Kalsel mencatat sebanyak 765.320 pekerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2026. Jumlah tersebut mencakup pekerja dari sektor formal maupun informal.
Namun, perluasan perlindungan bagi pekerja informal masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja harian merupakan kelompok yang memiliki risiko kecelakaan kerja, tetapi sebagian di antaranya belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga menyiapkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis. Dua proyek yang menjadi perhatian ialah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga dan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi baru sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Namun, peluang itu perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja daerah menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat Kalimantan Selatan dapat memenuhi kebutuhan industri seiring berkembangnya investasi.
“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalsel berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI semakin efektif sehingga berbagai program nasional dapat berjalan lebih optimal serta menjawab kebutuhan masyarakat di Banua.
Comments