By 
HSU, REPORTASE9.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU), Fadillah, meminta seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kuota pemerintah.
Hal tersebut ditegaskan Fadillah saat melakukan monitoring terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara pada Jumat (12/6/2026).
Pihak DPRD HSU juga menegaskan sistem pembatasan volume pengisian berbasis digital merupakan langkah krusial untuk mencegah potensi penyelewengan di lapangan.
Fadillah mengatakan pihaknya sengaja turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus memastikan tidak terjadi kendala yang dapat merugikan masyarakat.
”Alhamdulillah, pada hari ini kami selaku Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara turun langsung melakukan monitoring ke SPBU yang berada di Desa Tayur untuk memastikan pendistribusian solar bersubsidi dan pertalite bersubsidi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tertib dan lancar. Setiap kendaraan yang melakukan pengisian menggunakan barcode yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Fadillah, pembatasan jumlah pengisian maksimal 50 liter per kendaraan merupakan salah satu langkah yang diterapkan, guna memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih merata dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
”Kami menyaksikan secara langsung bahwa penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar. Pengisian dilakukan berdasarkan barcode dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Fadillah menegaskan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian DPRD HSU mengingat kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar tersebut cukup tinggi, khususnya bagi para pelaku usaha, petani, nelayan, dan masyarakat yang sehari-hari bergantung pada kendaraan untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Selain melakukan pemantauan di SPBU Tayur, Ketua DPRD HSU juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap SPBU lainnya yang ada di wilayah Kabupaten HSU.
”Kami juga akan memantau SPBU lainnya. Sebelumnya kami telah mengundang pihak-pihak pengelola SPBU di HSU untuk bersama-sama mengatur dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan baik serta sesuai aturan,” katanya.
Fadillah berharap seluruh pengelola SPBU dapat menjaga komitmen dalam melaksanakan distribusi BBM bersubsidi secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. (Sumber : infopublik.id/MC HSU)
Comments