AdvertorialKabupaten Banjar

Sesuaikan Aturan Desa, Pemkab Banjar Usulkan Raperda BPD

0

BANJAR, REPORTASE9.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada Rabu (11/11/2026). Sidang yang bertempat di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H Agus Maulana dengan didampingi unsur pimpinan lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, jajaran eksekutif, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam penyampaiannya mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi memaparkan bahwa pembaruan regulasi daerah ini didorong oleh dinamika serta perkembangan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat nasional. Ia menerangkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersama ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membawa sejumlah perubahan substansial yang berkaitan langsung dengan kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan tugas BPD.

“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Habib Idrus.

Lebih lanjut, Habib Idrus menambahkan bahwa penyelarasan regulasi ini tidak semata-mata bertumpu pada aspek yuridis normatif, melainkan turut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan langkah tersebut, aturan daerah yang nantinya disahkan diharapkan mampu berjalan efektif sembari tetap memperhatikan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.

Adapun di dalam draf Raperda tersebut, termuat 10 materi pokok yang menjadi substansi perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD. Poin-poin perubahan itu mencakup keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, pemberhentian serta pemberhentian sementara anggota, hingga mekanisme penggantian antarwaktu (PAW). Selain itu, diatur pula mengenai hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, larangan serta kode etik, sampai pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.

Melalui penyempurnaan Perda ini, pengaturan tata kelola BPD di Kabupaten Banjar diharapkan kian selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mampu mengoptimalkan peran serta fungsi BPD dalam roda pemerintahan desa, pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Muhammad Asfiani

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

More in Advertorial