By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan resmi meluncurkan program monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Langkah ini menjadi upaya strategis untuk mendorong peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Banua.
Ketua KI Provinsi Kalsel, Ahmad Rijani, menjelaskan bahwa setiap badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kewajiban menyediakan informasi bagi masyarakat.
“Melalui Monev ini, kami ingin mengukur sejauh mana keterbukaan informasi dijalankan, baik informasi yang diminta maupun yang wajib diumumkan secara terbuka,” ujar Rijani di Banjarbaru, Selasa (23/9/2025).
Selain menilai kepatuhan, Monev juga berfokus pada tata kelola PPID di masing-masing badan publik.
“Kami ingin memastikan sejauh mana PPID mampu mengimplementasikan UU KIP secara nyata,” tambahnya.
Pada tahun kedua pelaksanaannya ini, KI Kalsel menargetkan tiga kategori badan publik sebagai peserta evaluasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kalsel, Dinas Kominfo dari 13 kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Pelaksanaan Monev berlangsung mulai hari ini hingga 5 Desember 2025, dengan penganugerahan dijadwalkan pada minggu kedua Desember. Indikator penilaian mencakup keterbukaan informasi berkala maupun setiap saat, kesiapan website, pengadaan barang/jasa, serta aspek kelembagaan.
Ke depan, KI Kalsel berencana menambah kategori penilaian sesuai dengan standar Komisi Informasi Pusat.
“Hal ini akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang ada,” jelas Rijani.
Dengan adanya Monev ini, diharapkan badan publik di Kalimantan Selatan semakin transparan dalam memberikan informasi, sehingga indeks keterbukaan informasi daerah dapat terus meningkat.
Comments