By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, S.Pt, M.Pd, tinjau langsung ke Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk memantau pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih, Rabu (21/05/2025)
Kehadiran Menteri Yandri didampingi oleh Anggota DPR RI Pangeran Khairul Saleh, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, dan Bupati Banjar H. Saidi Mansyur.
Musyawarah juga dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Banjar dan dipimpin oleh Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati.
Menteri Yandri menegaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih bukanlah kegiatan seremonial belaka, melainkan langkah konkret dan terukur dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
“Kita datang ke sini bukan sekadar simbolis, tapi memastikan musyawarah berjalan lancar dan demokratis. Saya lihat sendiri di Indrasari luar biasa adem, tertib, dan penuh semangat mufakat,” ujarnya kepada para awak media.
Ia juga menargetkan, seluruh koperasi di desa dan kelurahan Kalsel telah berbadan hukum paling lambat akhir Juni 2025, terkait proses pengajuan akta koperasi ke notaris bisa dibiayai melalui dana desa, APBD, maupun dukungan dari pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga menepis anggapan bahwa koperasi ini adalah program bagi-bagi uang. Ia menekankan bahwa pemerintah hanya menyediakan akses pembiayaan dari BRI dalam bentuk pinjaman tanpa agunan, tetapi tetap harus melalui proses verifikasi usaha.
“Kalau usaha butuh modal untuk elpiji 3 kg, beli truk, buka apotek, semua dihitung dulu. Kalau layak, baru didanai. Ini adalah bisnis murni dengan pendampingan profesional,” tegasnya.
Skema pembiayaan koperasi yang disiapkan BRI dapat mencapai Rp3 miliar, dengan potensi bertambah sesuai perkembangan usaha koperasi. Dana ini sepenuhnya berasal dari bank nasional dan ditujukan untuk menggerakkan ekonomi desa secara mandiri.
Untuk menjamin keberhasilan program ini, Koperasi Merah Putih dikawal oleh Satgas Nasional dan didukung oleh 18 kementerian, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, serta instansi pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
“Kalau koperasi gagal sekarang, bisa hilang dari republik ini. Tapi saya yakin, dengan komitmen Presiden Prabowo, koperasi harus dan akan berhasil,” tuturnya.
Semantara itu, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur dalam kesempatan tersebut turut meapresiasi kesiapan Desa Indrasari yang dinilai pantas menjadi contoh tingkat nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa.
“Koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Mulai dari sembako, gas, hingga layanan simpan pinjam semua untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Fdr/R9)
Comments