Kabupaten Hulu Sungai SelatanPemerintah

Jadi Trisula Pembangunan Daerah, Pemkab HSS Prioritaskan Penanggulangan Kemiskinan

0

HSS, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan dan Risiko Pembangunan Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS pada Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati HSS Suriani sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna menekan angka kemiskinan serta meminimalisasi risiko pembangunan di Kabupaten HSS.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Pakar Pendampingan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten HSS, para Kepala OPD lingkup Pemkab HSS, para Kepala Bagian Setda HSS, para camat se-Kabupaten HSS, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pihak swasta, Ketua Baznas Kabupaten HSS, serta pimpinan organisasi, asosiasi, badan, dan profesi.

Wakil Bupati Suriani menegaskan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang sejalan dengan pelaksanaan trisula pembangunan, yakni pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

“Kemiskinan bukan hanya persoalan angka, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.

Suriani juga menekankan beberapa poin penting kepada seluruh peserta rakor, yaitu yang pertama adalah pentingnya memastikan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, perlunya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Poin ketiga adalah seluruh program pemerintah diharapkan berfokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar bersifat administratif.

Terakhir, pemerintah daerah terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Suriani juga mengingatkan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya diukur dari capaian statistik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat.

“Kita mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pesannya. (Sumber : Prokopim HSS)

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like