By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Sebagai upaya mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang masih mengganggu kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan dimulai 28 Oktober hingga 10 November 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan di Aula Barakat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, Senin (26/10/2026).
Rapat dihadiri sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPRKPLH, Dinas Pertanian, perwakilan BMKG, TNI, Polri, serta relawan Buser 690.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha mengatakan, perpanjangan status tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang disampaikan tim terkait, termasuk BMKG, TNI, Polri, dan relawan.
“Fenomena El Nino masih berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Ancaman karhutla dan kekeringan masih sangat berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain faktor cuaca, sejumlah kejadian penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Ia menyebutkan, hingga kini luas hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Banjar diperkirakan mencapai 6.700 hektare, dengan total 1.114 kejadian karhutla sejak awal penanganan. Sejumlah wilayah yang masih mengalami intensitas kejadian karhutla cukup tinggi di antaranya Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Kertak Hanyar.
Sementara itu, kekeringan telah berdampak pada 17 kecamatan di Kabupaten Banjar. Wilayah yang mengalami kondisi cukup parah antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan Aluh-Aluh.
Untuk mengatasi krisis air bersih, BPBD Kabupaten Banjar bersama tim terkait telah mendistribusikan sekitar 4,1 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak.
“Setiap hari ada enam armada tangki yang secara simultan melakukan distribusi air ke titik-titik desa yang mengalami krisis air bersih,” jelasnya.
Dari sisi kesehatan, ia menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut mendampingi penanganan selama masa tanggap darurat. Petugas kesehatan ditempatkan di sejumlah posko untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada petugas di lapangan.
Terkait dukungan anggaran, pemerintah daerah telah mulai menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan penanganan, terutama operasional personel, bahan bakar minyak (BBM), dan sejumlah peralatan.
Selain itu, Kabupaten Banjar menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar pada tahap kedua, setelah sebelumnya tidak mendapatkan bantuan pada tahap pertama.
Dana bantuan tersebut direncanakan untuk mendukung penguatan penanganan karhutla dan kekeringan, di antaranya melalui penebalan personel, penambahan kelengkapan peralatan, serta pemenuhan kebutuhan operasional, termasuk BBM dan insentif bagi personel yang bertugas.
Dukungan tersebut juga mencakup relawan yang tergabung dalam Buser 690 sebagai bagian dari tim gabungan penanganan karhutla dan kekeringan di Kabupaten Banjar.
Melalui perpanjangan status tanggap darurat tersebut, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam mengantisipasi titik api serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak.
Comments