By 
HSU, REPORTASE9.ID – Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), mengandalkan transformasi digital dengan meluncurkan inovasi layanan Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPATDA) secara real-time.
Langkah strategis operasional tersebut diperkuat dengan perluasan sistem pembayaran nontunai via QRIS, pengaktifan kembali Layanan Bapenda Bakuliling (Baling), penguatan portal E-LAPOR, pemutakhiran data Wajib Pajak PBB-P2, serta pemasangan alat tapping box pada objek pajak tertentu di wilayah Kabupaten HSU.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati HSU, Hero Setiawan, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSU dengan agenda tunggal Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin (29/6/2026).
Menjawab sorotan mengenai manajemen aset daerah, Pemkab HSU membeberkan per tahun 2025 terdapat sisa 923 persil tanah yang belum memiliki sertifikat resmi.
Wabup menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah taktis yang terukur untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tertib administrasi segera tercapai.
“Sebagai solusinya, pemerintah menerapkan lima strategi utama mulai dari optimalisasi aset idle, skema sewa, kerja sama pihak ketiga, Bangun Guna Serah (BGS/BSG), hingga digitalisasi sistem pengelolaan aset demi tertib administrasi,” katanya.
Wabup menegaskan di sektor infrastruktur, realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai 71,38 persen yang fokus dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Alokasi itu berhasil meningkatkan persentase jalan kabupaten berkondisi baik menjadi 63,35 persen.
Terkait pengawasan mutu proyek, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU menegaskan komitmennya untuk menerapkan sanksi tegas berupa daftar hitam, dan pencairan jaminan pemeliharaan bagi rekanan yang melanggar kontrak atau tidak menyelesaikan perbaikan pekerjaan sesuai standar.
Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan melalui Program Agrominapolitan HSU mencatatkan rapor hijau sepanjang 2025.
Sektor pertanian tercatat melampaui target luas tanam padi hingga mencapai 17.083,95 hektare atau sebesar 127 persen, produksi perikanan menembus angka 22.319,18 ton, dan produksi daging peternakan merangkak naik ke angka 394.338 kilogram.
Keberhasilan itu turut mendorong pertumbuhan ekonomi makro HSU tumbuh positif di angka 5,02 persen, serta menekan tren kemiskinan yang membaik hingga menyentuh angka 4,81 persen pada tahun 2025 berkat efektivitas program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan validasi data berbasis NIK.
Menyikapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,79 persen, Pemkab HSU langsung memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Amuntai untuk mencetak wirausaha baru.
Terakhir, mengenai isu prioritas stunting, Pemkab HSU telah merealisasikan anggaran mandatory spending tematik stunting senilai Rp149,28 Miliar.
Meskipun data nasional SSGI 2024 mencatat angka stunting HSU berada di 27,6 persen, pemerintah optimis mengejar target RPJMD 2026 sebesar 27 persen dengan memperluas intervensi gizi ke 99 desa lokus baru agar penanganan dapat menyasar seluruh wilayah secara merata. (Sumber : infopublik.id/MC HSU)
Comments