By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Penggunaan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar menjadi perhatian Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana. Pengawasan dinilai penting agar anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan serta pertanggungjawaban yang jelas.
Menurutnya, besarnya anggaran yang diterima daerah perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan setiap program yang dibiayai benar-benar mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Agus menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah anggaran digunakan. Proses pelaksanaan program juga perlu dikawal agar pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya.
“Harapan kami, bantuan ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Karena anggarannya cukup besar, tentu harus dikawal bersama agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Ia menilai, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar yang rawan terjadi kebakaran saat musim kemarau.
Karena itu, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul. Langkah pencegahan dan peningkatan kesiapan petugas di lapangan juga perlu menjadi perhatian.
Ia menginginkan agar anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Jangan sampai anggaran sudah dikucurkan, tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Harus ada hasil yang jelas, baik untuk pencegahan, kesiapsiagaan petugas, maupun penanganan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana bantuan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Pengawasan, lanjutnya, juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap, bantuan senilai Rp20 miliar tersebut mampu memperkuat upaya Kabupaten Banjar dalam menghadapi ancaman karhutla, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
“Intinya, bantuan ini harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin penanganan karhutla semakin baik, risiko kebakaran bisa ditekan, dan setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Comments